JUAL BELI TANAH

Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini, jika sebuah PT (perseroan terbatas) atau perusahaan swasta membeli sebidang tanah dari seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut dan dibuktikan dengan sertipikat hak milik, kemudian tanah tersebut akan di balik nama ke atas nama perusahaan tersebut di Kantor BPN. Pertanyaannya adalah apakah setelah proses jual beli tanah tersebut setelah balik nama sertipikat PT atau perusahaan itu memperoleh status tanah sertipikat Hak Milik atau sertipikat HGB?.

Awal nya saya bingung untuk menjawab pertanyaat tersebut. Saya mulai dari memahami tentang Hak Milik. Dalam pasal 20 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijelaskan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 21 tentang subjek yang dapat memiliki Hak Milik. (1) Hanya warga negara Indonesia, (2) badan badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (3) dan orang asing karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, dan lain lain yang diatur undang-undang.

Kemudian muncul pertanyaan, berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Lalu apakah dengan demikian PT swasta dalam hal ini mempunyai hak untuk memiliki Hak Milik atas tanah tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan itu kita perlu tau, siapa saja yang dimaksud badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pasal 21 ayat 2 tersebut? Menurut Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 8 ayat 1 (b) dijelaskan Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) Bank Pemerintah, (2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dengan demikian perseroan terbatas atau PT swasta tidak termasuk dalam badan hukum yang dijelaskan pasal 21 ayat 2.

Jadi sertipikat yang akan diterima PT tersebut adalah sertipikat HGB (hak guna bangunan). Lalu proses balik nama sertipikat mengalami penurunan hak karena perubahan hak dari hak milik menjadi hak guna bangunan (HGB)

Mungkin itu yang bisa saya share pada postingan ini. Jika teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda atau masukan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *