SUBJEK, OBJEK, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA PERISTIWA HUKUM 1.2

Pembahasan berikutnya adalah mengenai subjek hukum dan objek hukum. Sebenarnya apa sih subjek hukum? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak serta kewajiban. Subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang telah ditentukan atau dibenarkan hukum. Terdapat dua jenis yang termasuk subjek hukum dalam ilmu hukum, yaitu manusia dan badan hukum.
A. Manusia (natuutlijk person) menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain setiap orang yang mampu mempunyai hak dan kewajiban termasuk subjek hukum. Ada golongan manusia yang dianggap tidak cakap dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum (personae miserable) mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan sendiri hak hak dan kewajibannya, harus diwakili oleh orang tertentu yang ditunjuk, yaitu wali atau pengampu (kuratornya). Apa saja yang tergolong personae miserable?
a. Anak anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa. Lalu berapakah ketentuan usia minimal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

  • Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta benda, usia 21 tahun atau telah menikah (kawin) atau pernah kawin/nikah.
  • Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau walinya untuk melakukan perkawinan.
  • Pasal 45 KUH Pidana, belum dapat dipidana seseorang yang belum berusia 16 tahun. Hakim berdasarkan Pasal 46 KUH Pidana dapat menjatuhkan hukuman dengan tiga kemungkinan, yaitu mengembalikan kepada orang tua si anak, memasukkan dalam pemeliharaan anak negara, atau menjatuhkan pidana tetapi dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilanggar dan dipenjara pada penjara khusus anak-anak.
  • Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), hak seseorang untuk memilih adalah usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin pada waktu pendaftaran pemilih.
  • Pasal 2 ayat (1) butir d PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menyebutkan bahwa usia untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah
    a) SIM C dan SIM D pada usia 16 tahun,
    b) SIM A pada usia 17 tahun,
    c) SIM BI dan SIM B2 pada usia 20 tahun.
  • Pasal 33 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Kependudukan, usia 17 tahun atau sudah/pernah nikah/kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Orang dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatele). Apa saja yang bisa termasuk kedalam curatele?

  • Sakit ingatan: gila, orang dungu, penyakit suka mencuri (kleptomania), khususnya penyakit.
  • Pemabuk dan pemboros (ketidakcakapannya khusus dalam peralihan hak di bidang harta kekayaan).
  • Istri yang tunduk pada Pasal 110 KUH Perdata. Ketentuan ini dianulir oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963, bahwa setiap istri sudah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Status istri yang ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan penetapan hakim yang disebut kurandus. (*Catatan : BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI Pasal 110 berbunyi “Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.”)

B. Badan hukum (rechts person) adalah perkumpulan atau Lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu :
a. Badan hukum privat, seperti perseroan terbatas (PT), firma, CV, badan koperasi, Yayasan, PT (Persero)-BUMN/D dan sebagainya
b. Badan hukum public, seperti negara, pemerintah daerah, desa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika subjek hukum adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban?

Menurut Van Apeloorn (1985:2221) hak adalah wewenang yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau badan hukum dan menjadikan kewajiban orang atau badan hukum lain untuk mengakui kewenangan tersebut. Sedangakn menurut Satjipto Raharjo (1982:94) hak adalah kekuasaan yang diberika oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan orang tersebut. Berdasarkan penegertian tersebut hak mengandung tiga unsur, yaitu

  • Unsur pelindung
  • Unsur pengakuan
  • Unsur kehendak

Lalu muncul pertanyaan, apa sebab timbulnya hak pada seseorang atau subjek hukum?
Timbulnya suatu hak didasarkan oleh suatu peristiwa hukum, misalnya terjadi jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah, merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan atau melahirkan hak dan kewajiban antar para pihak. Hak dapat timbul pada seseorang (subjek hukum) disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

  • Adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum.
  • Terjadinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian.
  • Terjadinya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.
  • Karena seseorang melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak.
  • Terjadinya daluwarsa (verjaring), biasanya karena acguisitief verjaring yang dapat melahirkan hak bagi seseorang. Sebaliknya, jika terjadi extinctief verjaring, justru menghapuskan hak atau kewajiban seseorang (orang lain).

Lenyap atau hapusnya suatu hak menurut hukum dapat disebabkan empat hal, yaitu:

  • Apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun yang ditunjuk oleh hukum.
  • Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Misalnya, kontrak rumah yang telah habis waktu kontraknya.
  • Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak waris atau hak menagih utang, tetapi warisan atau piutang itu sendiri telah diterima atau dilunasi maka hak waris dan hak menagih utang itu hapus dengan sendirinya.
  • Karena daluwarsa (verjaring), misalnya seseorang yang memiliki sebidang tanah yang tidak pernah diurus, dan tanah itu ternyata telah dikuasai oleh orang lain selama lebih 30 tahun maka hak atas tanah itu menjadi hak orang yang telah mengurus selama lebih 30 tahun.

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum). Dalam teori ilmu hukum kewajiban dibagi menjadi enam kelompok, yaitu

  • Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang tidak memiliki pasangan hak, misalnya kewajiban yang tertuju pada diri sendiri yang umumnya berasal dari kekuasaan
  • Kewajiban nibsi, yaitu kewajiban yang disertai dengan hak, misalnya kewajiban pemilik kendaraan membayar pajak sehingga berhak menggunakan fasilitas jalan raya
  • Kewajiban publik, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik, misalnya kewajiban untuk patuh pada aturan hukum yang ada.
  • Kewajiban perdata, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak perdata, misalnya kewajiban mematuhi akibat yang timbul karena perjanjian.
  • Kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki suatu perbuatan positif, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
  • Kewajiban negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya kewajiban seseorang untuk tidak mengambil atau mengganggu hak milik orang lain.

Kemudian muncul pertanyaan lagi, hal-hal apa saja yang bisa menghapus atau menggugurkan suatu kewajiban?

Hapusnya atau berakhirnya suatu kewajiban, disebabkan oleh hal-hal:

  • Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum lain yang ditunjuk oleh hukum.
  • Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
  • Kewajibannya telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
  • Hak yang melahirkan kewajiban telah hapus.
  • Daluwarsa (verjaring) extinctief.
  • Ketentuan UU.
  • Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.
  • Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu.

Setelah itu kita membahas objek hukum. Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut terminologi (istilah) ilmu hukum, objek hukum disebut pula “benda atau barang,” sedangkan “benda atau barang” menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis, dan dibedakan atas sebagai berikut.

A. Benda yang Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

  • Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera, contohnya, rumah, meja, kuda, pohon kelapa.
  • Benda tidak berwujud, yaitu segala macam benda yang tidak berwujud, berupa segala macam hak yang melekat pada suatu benda, contoh, hak cipta, hak atas merek, hak atas tanah, hak atas rumah.

B. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

  • Benda bergerak, yaitu benda yang bergerak, karena:
    a. Sifatnya dapat bergerak sendiri, seperti hewan (kuda, sapi, kambing),
    b. Dapat dipindahkan, seperti kursi, meja, buku,
    c. Benda bergerak karena penetapan atau ketentuan undang-undang, yaitu hak pakai atas tanah dan rumah, hak sero, hak bunga yang dijanjikan.
  • Benda tidak bergerak, yaitu setiap benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan, karena:
    a. Sifatnya yang tidak bergerak, seperti hutan, kebun dan apa yang didirikan di atas tanah, termasuk apa yang terkandung di dalamnya,
    b. Menurut tujuannya, setiap benda yang dihubungkan dengan benda yang karena sifatnya tidak bergerak, seperti wastafel di kamar mandi, ubin, alat percetakan yang besar di pabrik,
    c. Penetapan undang-undang, yaitu hak atas benda tidak bergerak dan kapal yang tonasenya/beratnya 20 m3.

Pentingnya pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diberikan hukum dalam kaitannya dengan pengalihan hak, yaitu terhadap benda bergerak, cukup dilakukan dengan penyerahan langsung, sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan penyerahan dengan surat atau akta balik nama.

Yang terakhir adalah peristiwa hukum. Menurut Van Apeldoorn peristiwa hukum dirumuskan sebagai kejadian yang menimbulkan atau menghapuskan hak maupun kewajiban, dengan kata lain peristiwa hukum merupakan peristiwa sosial yang bersegi hukum. Satjipto Raharjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan tertentu sehingga ketentuan ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
a. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum, misalnya peristiwa pembuatan surat wasiat, atau peristiwa hibah barang.
b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran, kematian, daluwarsa. Daluwarsa terdiri dari dua jenis:

  • Daluwarsa aguisitief, yaitu daluwarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak, misalnya sewa menyewa rumah yang telah selesai masanya maka si penyewa berhak mengembalikan rumah yang disewa kepada pemiliknya.
  • Daluwarsa extinctief, yaitu daluwarsa atau lewat waktu yang melenyapkan kewajiban, misalnya A, seorang satpam menjaga gudang, yang pada masa tertentu digantikan oleh satpam B maka selesailah kewajiban A menjaga gudang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *